Kabar Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, segera meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa foto tersebut adalah dokumentasi lama, tepatnya dari peristiwa longsor yang terjadi pada Mei 2025 silam akibat hujan deras.
Sebuah foto yang menunjukkan proyek Terowongan Samarinda tertimbun material longsor viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Gambar tersebut memicu kekhawatiran di kalangan warga, seolah-olah bencana baru saja terjadi di kawasan Jalan Sultan Alimuddin, Kecamatan Samarinda Ilir.
Foto Lama Dihidupkan Kembali, Buzzer Diduga Bermain Api
Dalam konferensi pers pada Senin (14/7/2025), Andi Harun menyatakan bahwa foto yang beredar adalah hasil recycle dari kejadian beberapa bulan lalu. “Ini foto produksi ulang. Kejadiannya bulan Mei, bukan sekarang. Tapi ada buzzer yang sengaja memviralkannya seolah-olah ini baru terjadi,” ujarnya.
Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan. “Mudah-mudahan mereka sadar. Menyebarkan berita bohong bukan hanya merugikan saya sebagai pemimpin, tapi juga meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Dinas Kesehatan Samarinda Pastikan Siswa Sekolah Rakyat Sehat
Longsor Pernah Terjadi, Namun Sudah Ditangani Secara Cepat
Andi Harun mengakui bahwa longsor memang pernah terjadi di lokasi proyek terowongan tersebut. Menurutnya, peristiwa itu disebabkan oleh faktor geologis, yakni endapan talus (jenis pergerakan tanah) yang dipicu cuaca ekstrem. Namun, Pemkot Samarinda langsung mengambil langkah cepat untuk menstabilkan lereng.
“Kami tidak menutup-nutupi. Begitu ada pergerakan tanah, langsung kami tangani. Bahkan pekerjaan stabilisasi yang seharusnya dimulai awal 2025, kami percepat,” jelasnya.
Kendala Anggaran, Namun Keselamatan Tetap Prioritas
Proyek Terowongan Samarinda merupakan proyek multiyears dengan anggaran yang sempat dipotong untuk efisiensi. Andi Harun mengungkapkan, dari total alokasi dana, sekitar Rp50 miliar harus dikurangi. Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.
“Prinsip kami jelas: Salus populi suprema lex esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Proyek ini tetap kami kerjakan dengan kehati-hatian,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Andi Harun mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Ia tidak melarang kritik, namun meminta agar disampaikan dengan fakta yang benar.
“Saya tidak melarang kritik. Tapi jangan sampai kehilangan rasa cinta pada kota ini. Kritik boleh, asal berdasar kebenaran, bukan hoaks yang meresahkan,” pungkasnya.
Politisasi Isu Infrastruktur di Media Sosial
Kasus ini kembali mengingatkan kita pada bahaya penyebaran informasi palsu di era digital. Foto lama yang diviralkan ulang sering kali dipolitisasi untuk menciptakan narasi tertentu, baik untuk kepentingan politik maupun sekadar engagement di media sosial.














