Samarinda- WFA Untuk ASN Belum Tepat Diterapkan Saat Ini di Samarinda Andi Harun Jelaskan Alasannya, Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 4/2025 menuai respons berbeda dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Meski mendukung prinsip fleksibilitas kerja, ia menilai implementasi WFA di lingkungan Pemkot Samarinda belum tepat dilakukan saat ini.
Bagi Andi Harun, kebijakan WFA tidak bisa diterapkan secara seragam di semua daerah. Budaya kerja dan kebutuhan koordinasi di Samarinda dinilai belum sepenuhnya siap untuk sistem kerja jarak jauh.
“Ketentuan itu boleh dilaksanakan, tapi tidak harus mutlak. Untuk menerapkan WFA, kita harus mempelajari dan mendalami budaya kerja terlebih dahulu,” ujarnya.
Koordinasi dan Produktivitas Jadi Pertimbangan Utama
Pemkot Samarinda masih mengandalkan kehadiran fisik ASN untuk memastikan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah. Menurut Andi Harun, banyak pekerjaan yang memerlukan kolaborasi langsung, sehingga WFA berpotensi mengganggu sinergi tim.
“Bukan soal metodologi kerjanya, tapi apakah WFA mampu mendorong produktivitas dan peningkatan kinerja. Melihat budaya kerja ASN di Samarinda saat ini, kami belum mempertimbangkan WFA,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa masih banyak “pekerjaan rumah” yang membutuhkan pendekatan langsung, terutama dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kehadiran fisik dinilai lebih menjamin responsivitas dan akuntabilitas kinerja ASN.
Tidak Menutup Opsi WFA di Masa Depan
Meski belum mengadopsi WFA, Andi Harun tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan diterapkan di kemudian hari. Syarat utamanya adalah pembentukan budaya kerja yang lebih adaptif dan mandiri di kalangan ASN.
Baca Juga: Warga Mengadu ke Perumdam Tirta Kencana,Air Bayar Mahal tapi Cuma Setetes
“Kami akan sosialisasikan pelan-pelan, menciptakan budaya kerja yang tetap produktif meski tidak hadir fisik. Tapi tidak bisa semua daerah diberlakukan sama karena budaya kerja masing-masing berbeda,” jelasnya.
Pemkot Samarinda akan terus memantau perkembangan dan mengevaluasi kesiapan internal sebelum benar-benar menerapkan sistem kerja fleksibel ini.
Beragam dari ASN dan Publik
Kebijakan Andi Harun menuai tanggapan beragam. Sebagian ASN mengaku siap dengan WFA asalkan didukung infrastruktur digital yang memadai. Namun, ada juga yang setuju dengan pendapat wali kota, mengingat tidak semua tugas bisa diselesaikan secara remote.
“Kalau untuk rapat atau tugas administratif mungkin bisa , tapi kalau urusan lapangan seperti perizinan atau pembangunan, harus tetap datang ke kantor,” ujar salah seorang ASN di Samarinda.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Dr. Ahmad Syarifuddin, menilai pendekatan Andi Harun realistis.
“Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama. Samarinda masih memerlukan penyesuaian, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur pendukung. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” paparnya.
